Keluh Pertama di Pertengahan Januari

Di sela sela gempita warga kota Sampit lantaran anak wakil bupatinya dinikahi artis sinetron, sayur dan cabai naik ke titik tak tertolelir. Gelombang tinggi dan kapal tidak bisa melabuh. Petani lokal kewalahan memenuhi kebutuhan warga kota sehingga untuk sekedar cabaipun, harus didatangkan dari Jawa. Lalu, untuk apa otonomi daerah jika dalam kenyataannya boro boro otonom, untuk urusan pangan saja masih harus disuapi daerah lain?

Masalahnya adalah, penduduk asli kalimantan tidak terbiasa menjadi petani penjual. Kebiasaan nomaden membuat mereka membuka lahan hanya untuk konsumsi sendiri dan sesekali dibarter untuk sekotak daun sirih dan perlengkapan kinang. Satu satunya harapan adalah petani transmigran. Ribuan orang luar pulau yang masuk ditempatkan di lokasi lokasi trans dan hasil pertanian merekalah yang berputar di pasar pasar kota.

Sepuluh tahun belakangan perkebunan kelapa sawit muncul layaknya jerawat di periode PMS. Hingga tahun 2010 saja tercatat lebih dari 40 PBS di kabupaten Kotawaringin Timur yang tersebar di 13 kecamatan. Lajur produksinya merata dari perkebunan di perbatasan Barito hingga pelabuhan CPO di Bagendang. 

Tentu diperlukan pekerja yang tidak sedikit jumlahnya agar perusahaan raksasa tetap berputar. Bisa ditebak, para transmigran berbondong bondong meninggalkan lahan pertanian dan menjadi buruh kelapa sawit. Upah harian 30 ribu rupiah, tunjangan hari raya, fasilitas hidup yang ditanggung (rumah rumah petak, listrik dan air) tentu jauh lebih baik dari berkilometer jarak dari kota, tanah gersang tanpa air dan listrik serta ketidakjelasan penghasilan.

Industri akan terus berkembang bagaimanapun juga. Kebutuhan enam milyar manusia terhadap minyak goreng dan sabun mandi bergantung pada perkebunan kelapa sawit. Namun pemerentah yang mengizinkan pembukaan berhektar hektar hutan untuk diganti dengan akar lemah elaeis yang tidak mampu menggantikan fungsi pohon pohon meranti untuk menahan banjir yang harus dipertanyakan.

Belum lagi suku dayak yang turun temurun tinggal di dalam hutan, membangun sandung tempat sanak saudaranya disemayamkan lalu tiba tiba diminta pindah setelah penggantian rugi seadanya dan kisruh soal legalitas istilah tanah adat. Di negara ini selembar kertas berlabel sertifikat bertanda tangan pemerentah jauh lebih berguna tinimbang fakta bahwa tulang belulang nenek moyang yang terkubur di dalam tanah.

 Lalu yang tinggal di pusat pemerintahan kabupaten kocar kacir kebanjiran setelah berpuluh puluh tahun rumahnya kering di semua musim. Tidak mengkonsumsi cabai dan bawang merah dan stress lantaran daging sapi mencapai 120 ribu setiap kilonya. Dengan semua sengsara sebagai efek dari kebijakan sepihak, apa lagi alasan untuk tidak membubarkan negara?